KRYD POLRES KAUR AMANKAN 69 BOTOL MIRAS, 4 PENGUNJUNG KARAOKE TERINDIKASI POSITIF

KAUR, KP — Polres Kaur menggelar Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Cipta Kondisi bersama Tim UKL Regu III dan BNN Provinsi Bengkulu pada Sabtu malam (7/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB itu dipimpin langsung Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Aripin, S.I.K., M.A.P., didampingi Kepala BNN Provinsi Bengkulu, Kabag Log, Kasat Narkoba, para perwira dan personel Polres Kaur.

Sebelum patroli, Kapolres memimpin apel persiapan dan memberi arahan agar personel bertugas profesional, bertanggung jawab, tegas, dan humanis. Ia menekankan setiap pemeriksaan harus sesuai ketentuan hukum, mengutamakan keselamatan personel dan masyarakat, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

Dalam razia di warung manisan Desa Gedung Sako I dan Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, petugas mengamankan 69 botol minuman keras. Rinciannya, 4 botol dari warung milik NL dan 65 botol dari warung milik M. Barang bukti tersebut langsung diamankan untuk proses pendataan lebih lanjut.

Tim UKL kemudian melaksanakan patroli dialogis di kawasan Lapangan Merdeka Bintuhan. Petugas mengimbau masyarakat menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap kriminalitas, memastikan kendaraan diparkir di tempat aman dan terkunci, serta segera melapor ke Polres Kaur atau Call Center 110 jika menemukan gangguan kamtibmas.

Sekitar pukul 23.15 WIB, Kapolres bersama Kepala BNN Provinsi Bengkulu dan Tim UKL melanjutkan pemeriksaan ke tempat hiburan Karaoke Cuko Paradise di Kelurahan Bandar, Kecamatan Kaur Selatan. Dalam pemeriksaan dan tes urine terhadap pengunjung, petugas menemukan 4 orang pengunjung yang berdasarkan pemeriksaan awal terindikasi positif.

Berdasarkan klarifikasi BNN, keempatnya diketahui sedang mengonsumsi obat untuk pengobatan sakit. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Kaur untuk dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan. Polres Kaur mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan keempatnya sebagai penyalahguna narkoba berdasarkan pemeriksaan awal semata. Identitas mereka tidak dipublikasikan demi menjaga privasi.

Sementara itu, pemilik warung yang menjual miras telah diberikan Surat Tanda Penerimaan (STP) oleh Satreskrim Polres Kaur sebagai bagian proses pendataan dan tindak lanjut. Petugas juga mengimbau pemilik usaha mematuhi ketentuan hukum dan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Kapolres menegaskan KRYD akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai komitmen Polres Kaur dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan berakhir Minggu dini hari (8/11/2026) sekitar pukul 00.54 WIB dengan situasi aman, tertib, dan kondusif.

(021)

KAPOLRES KAUR IMAMI SUBUH KELILING DI MASJID TAQWA, TITIPKAN PESAN KEAMANAN DARI RUMAH HINGGA JALAN RAYA

KAUR, KP — Sebelum fajar benar-benar terang, Masjid Taqwa di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, sudah dipenuhi jamaah pada Sabtu (7/11/2026). Dalam program Subuh Keliling, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Aripin, S.I.K., M.A.P., hadir langsung dan bertindak sebagai imam salat Subuh, membaur bersama warga dalam suasana yang khusyuk dan penuh kehangatan.

Kapolres tidak datang sendiri. Ia didampingi Wakapolres Kaur, Kabag SDM, Kasihumas, para perwira, dan personel Polres Kaur. Kehadiran rombongan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata Quick Wins Polri, bahwa polisi harus hadir di tengah masyarakat sejak subuh, bukan hanya ketika ada masalah.

Usai salat Subuh berjamaah, Kapolres menyampaikan pesan kamtibmas dengan bahasa yang lugas dan menyentuh. Ia mengajak para orang tua untuk lebih waspada mengawasi anak-anaknya, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, minuman keras, vape atau rokok elektrik, hingga penggunaan komix secara berlebihan yang jika dibiarkan dapat merusak kesehatan dan masa depan generasi muda.

Pesan itu berlanjut ke jalan raya. Kapolres mengingatkan pentingnya memakai helm saat berkendara dan menjauhi knalpot brong yang mengganggu kenyamanan warga. Ia meminta para orang tua untuk melarang anak-anaknya menggunakan knalpot tidak sesuai standar, karena ketertiban di jalan adalah cermin kepedulian terhadap keselamatan bersama.

Terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor, Kapolres mengingatkan warga agar tidak lengah. Hal sederhana seperti mencabut kunci kontak saat memarkir, memastikan kendaraan terkunci dengan aman, dan tidak meninggalkan kendaraan sembarangan, disebut sebagai langkah paling ampuh untuk mencegah pelaku curanmor beraksi.

Tak kalah penting, Kapolres mengajak masyarakat menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dengan memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta meningkatkan kepedulian terhadap anak, keluarga diharapkan menjadi benteng pertama untuk mencegah kekerasan maupun perbuatan asusila, termasuk yang melibatkan orang tua terhadap anak.

“Keamanan bukan hanya tugas polisi. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui Subuh Keliling ini, kami ingin mendengarkan aspirasi, memberikan edukasi, dan mengajak masyarakat menjaga Kaur tetap aman dan kondusif,” ujar Kapolres dengan penuh ketulusan.

Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, Polres Kaur berharap silaturahmi antara Polri dan masyarakat semakin kuat, dan kesadaran untuk mencegah gangguan kamtibmas tumbuh dari masjid, dari keluarga, dan dari lingkungan terkecil di Kabupaten Kaur.

(021)

KAPOLRES KAUR NAIK MIMBAR JUMAT, AJAK JAMAAH PERANGI KEMUNGKARAN DAN RAWAT KAMTIBMAS DARI MASJID KE MASJID

KAUR, KP — Masjid Ash-Sholihin, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, menjadi saksi kedekatan Polri dengan umat pada Jumat (6/11/2026). Dalam balutan program Jumat Keliling, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Aripin, S.I.K., M.A.P., hadir langsung bersama Wakapolres, para pejabat utama, dan personel Polres Kaur untuk beribadah sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat.

Bukan sekadar hadir, Kapolres tampil sebagai khatib sekaligus imam salat Jumat. Dengan tema “Memerangi Kemungkaran”, ia menyampaikan khutbah yang menyejukkan namun tegas, mengajak jamaah untuk menghidupkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran demi kehidupan yang aman, damai, dan harmonis.

Dalam khutbahnya, Kapolres mengingatkan bahwa kemungkaran tidak selalu datang dalam bentuk besar. Ia bisa bermula dari penyakit sosial yang dibiarkan, seperti penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras, perjudian, penipuan, hingga berbagai bentuk kriminalitas yang perlahan merusak tatanan masyarakat jika tidak dicegah bersama.

Kepada para orang tua, Kapolres menitipkan pesan yang mendalam. Ia mengajak mereka untuk memperketat pengawasan terhadap pergaulan anak dan generasi muda, agar tidak terjerumus dalam narkoba dan minuman keras yang tidak hanya merusak masa depan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi tindak kriminalitas lainnya.

Usai salat Jumat, suasana berubah menjadi dialog kamtibmas yang hangat. Kapolres menegaskan bahwa Jumat Keliling adalah wujud nyata program Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat. “Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga hadir untuk menjalin silaturahmi, mendengarkan aspirasi, memberikan edukasi, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan,” ungkapnya.

Komitmen itu ditegaskan kembali dengan janji untuk terus memberantas narkoba, minuman keras, dan perjudian, baik konvensional maupun online. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindak pidana, khususnya kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. Melaporkan bukan membuka aib, melainkan melindungi korban dan mencegah korban berikutnya. Unit PPA Polres Kaur siap mendampingi secara profesional dengan menjaga kerahasiaan identitas korban.

Tak lupa, Kapolres mengingatkan jamaah untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya, serta bijak dalam bermedia sosial dengan tidak mudah percaya dan menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.

Melalui Jumat Keliling ini, Polres Kaur berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagai komitmen bahwa Polri akan selalu hadir di tengah masyarakat, dari masjid ke masjid, dari hati ke hati, untuk Kaur yang aman dan kondusif.

(021)

Menempel di Pagar Rumah Pribadi, Proyek Revitalisasi TK Marifatul Insan Amaliah Rp449 Juta Disorot

KAUR, KP – Penggunaan anggaran negara dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kabupaten Kaur memicu pertanyaan publik. Proyek pembangunan di TK Marifatul Insan Amaliah, Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam akibat indikasi ketidakjelasan batas aset negara dan pemukiman pribadi.

Sorotan ini bermula dari temuan dokumentasi lapangan yang memperlihatkan bangunan baru hasil revitalisasi tersebut diduga dibangun menempel langsung pada pagar halaman rumah pribadi. Berdasarkan pantauan, area batas tersebut ditandai dengan dinding cokelat dan unit pendingin ruangan (AC). Kondisi ini memicu pertanyaan serius mengenai batasan permanen antara aset yang dibiayai oleh APBN dengan regulasi zonasi rumah tinggal, termasuk aksesibilitas sekolah yang seharusnya terpisah secara mandiri.

Guna meluruskan persoalan tersebut, surat konfirmasi bernomor 005/Konf/KP-Kaur/X/2026 tertanggal 29 Oktober 2026 telah dilayangkan kepada Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yayasan terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dana sebesar Rp449.857.000 dari APBN 2026 dengan masa kerja 120 hari kalender tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan keuangan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Revitalisasi 2026.

Selain persoalan fisik bangunan, legalitas lahan yang menjadi syarat mutlak clean and clear turut dipertanyakan. Pihak yayasan diminta kejelasannya terkait kepemilikan sertifikat tanah—apakah atas nama yayasan atau pribadi—dokumen Surat Keterangan Bebas Sengketa dari Kepala Desa atau BPN, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB). Transparansi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Teknis, SK P2SP, hingga rekening penampung dana juga dinilai krusial untuk mencegah potensi pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Merespons perkembangan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kaur, Lisarmawan, memberikan klarifikasinya saat menerima tembusan surat tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak dinas telah bergerak untuk mengonfirmasi langsung isu yang berkembang di masyarakat.

“Surat hibahnya sudah ada dan kami sudah memanggil ketua yayasan tersebut,” ujar Lisarmawan singkat saat memberikan keterangan.

Di sisi lain, hingga laporan ini diturunkan, pihak yayasan pengelola TK Marifatul Insan Amaliah belum memberikan hak jawab resmi atau melampirkan berkas sanggahan tertulis mengenai dokumen administrasi dan status batas lahan yang dipertanyakan.

Media ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak yayasan. Jika seluruh kelengkapan dokumen, kejelasan batas aset, serta pemisahan akses sekolah dapat dibuktikan secara hukum, informasi tersebut akan dimuat secara berimbang demi keterbukaan informasi publik.

Penulis: 021

KEMARAU PANJANG MELANDA, 178 MESIN POMPA AIR DARI PUSAT TURUN KE KAUR UNTUK SELAMATKAN PERTANIAN PETANI ‎

KAUR,  KP — Di tengah musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Kaur, kabar baik datang bagi para petani. Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Kaur menerima bantuan mesin pompa air dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang mulai mengering.
‎
‎Kepa Dinas pertanian kaur Robi Antomi,melalui Kabid PSP Harnudianto saat di temui di ruang kerjanya membenarkan adanya Bantuan tersebut berjumlah 178 unit mesin pompa air. Jumlah ini diharapkan mampu menjadi solusi sementara bagi petani yang kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah dan kebunnya, sekaligus menjaga agar tanaman tidak gagal panen akibat kekeringan.
‎
‎Kemarau yang berkepanjangan selama ini menjadi momok bagi petani di Kaur. Banyak lahan pertanian yang mengalami kekurangan air, debit sungai menurun, dan sumur-sumur mulai menyusut. Tanpa bantuan pompa air, petani terancam merugi karena tanaman layu sebelum waktunya.
‎
‎Dengan adanya 178 unit mesin pompa air ini, petani dapat memanfaatkan sumber air yang masih tersedia, baik dari sungai, embung, maupun sumur, untuk dialirkan ke lahan pertanian. Pompa air menjadi alat vital untuk memastikan tanaman tetap hidup dan produktif di musim kering.
‎
‎Dispertan Kabupaten Kaur diharapkan segera melakukan pendataan dan penyaluran bantuan secara tepat sasaran, transparan, dan merata. Bantuan ini harus benar-benar sampai kepada kelompok tani dan petani yang paling membutuhkan, bukan hanya kepada segelintir pihak.
‎
‎Selain penyaluran, pengawasan dan pendampingan juga menjadi kunci. Mesin pompa yang diberikan harus dirawat dan digunakan secara bergiliran agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak petani. Dispertan juga diharapkan memberikan bimbingan teknis agar petani dapat mengoperasikan mesin dengan baik dan aman.
‎
‎Bagi petani, bantuan ini bukan sekadar mesin, tetapi harapan untuk tetap bisa bertani dan menghidupi keluarga. Di saat harga kebutuhan pokok terus naik, keberlanjutan pertanian menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Kaur.
‎
‎Kini, publik menunggu langkah nyata Dispertan Kaur dalam menyalurkan 178 unit mesin pompa air tersebut. Transparansi dan kecepatan penyaluran akan menjadi bukti bahwa bantuan dari pusat ini benar-benar hadir untuk petani, dan tidak berhenti hanya sebagai laporan di atas kertas.

Penulis: 021

GERAK CEPAT POLRES KAUR, HITUNGAN JAM PENUSUK IBU MERTUA HINGGA TEWAS BERHASIL DIBEKUK

KAUR, KP – Gerak cepat Polres Kaur kembali terbukti. Hanya dalam hitungan jam setelah peristiwa penusukan maut yang menggemparkan warga, terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan. Respons kilat ini menjadi bukti bahwa Polres Kaur tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, di Desa Naga Rantai, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Korban diketahui bernama Rini Asmawati (49), warga Desa Aur Gading, Kecamatan Lungkang Kule, yang meregang nyawa akibat luka tusuk senjata tajam.

Berdasarkan informasi awal, kejadian bermula ketika terduga pelaku berinisial F (24) yang merupakan menantu korban, datang ke rumah mertuanya dengan maksud membawa anaknya untuk ikut bersamanya. Namun sang anak tidak bersedia dan menangis. Korban kemudian berusaha menghalangi, hingga terjadi perselisihan hebat antara korban dan terduga pelaku yang berujung pada aksi penusukan yang mematikan.

Korban sempat mengalami luka tusuk serius dan dinyatakan meninggal dunia. Mendapat laporan dari masyarakat, personel Polsek Padang Guci Hulu langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penanganan awal, mengumpulkan keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Kaur.

Berkat koordinasi yang solid dan kecepatan personel di lapangan, terduga pelaku berhasil diamankan dalam waktu singkat dan langsung dibawa ke Polres Kaur untuk menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum lebih lanjut. Petugas juga mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut serta berkoordinasi dengan pihak Puskesmas untuk penanganan korban dan pemeriksaan medis sesuai prosedur.

Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Aripin, S.I.K., M.A.P., menegaskan bahwa perkara ini akan ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan yang menghilangkan nyawa orang lain, terlebih terhadap keluarga sendiri.

“Setiap laporan tindak pidana akan kami respons dengan cepat. Kami mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada kepolisian,” tegas Kapolres.

Saat ini Satreskrim Polres Kaur masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa secara utuh. Polres Kaur mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Kaur agar tetap aman dan kondusif.

(021)

‎MENYINGKAP TABIR DANA BOS SMA SE-KABUPATEN KAUR: ANTARA LAPORAN DI ATAS KERTAS DAN FAKTA DI LAPANGAN

KAUR, KP — Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan BOSKIN, perhatian kini meluas ke pos anggaran yang lebih besar dan lebih sensitif: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) tingkat SMA, SMK dan SLB sederajat se-Kabupaten Kaur yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui APBN setiap tahun. Pertanyaan besarnya, apakah laporan penggunaan dana BOS yang disampaikan sekolah-sekolah itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan?
‎
‎Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, setiap siswa SMA mendapat alokasi BOSP Rp 1,8 juta per siswa per tahun. Dengan jumlah ribuan siswa SMA/SMK se-Kabupaten Kaur, total dana BOS yang masuk ke Bumi Se’ase Seijean mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Dana fantastis ini seharusnya habis untuk 11 komponen pembiayaan, mulai dari perpustakaan, kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarpras, hingga honor.
‎
‎Sebuah gambaran simulasi penelusuran awal Media KontakPublik di beberapa SMA negeri di Kaur, muncul kesenjangan klasik antara laporan dan realitas. Di atas kertas, laporan BOS terlihat rapi, lengkap dengan bukti nota, SPJ, dan foto kegiatan. Tapi di lapangan, guru honorer masih mengeluh honor terlambat, WC siswa masih rusak, buku perpustakaan minim update, dan laboratorium komputer banyak yang tidak berfungsi. Kemana larinya dana BOS itu?
‎
‎Modus yang paling sering ditemukan dalam audit BPK dan Inspektorat di berbagai daerah bukanlah penggelapan total, melainkan penggelembungan (mark-up) dan nota fiktif. Misalnya, pengadaan alat tulis kantor senilai Rp 20 juta di SPJ, faktanya hanya Rp 7 juta. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaporkan 4 kali sebulan, faktanya hanya 1 kali. Perawatan gedung yang dianggarkan Rp 50 juta per tahun, faktanya hanya dicat ulang saat ada kunjungan pejabat.
‎
‎Maka yang perlu ditelusuri bersama bukan hanya satu sekolah, tetapi pola yang sama di semua SMA, SMK, dan SLB di Kaur. KontakPublik akan membuka data perbandingan: Berapa jumlah siswa riil berdasarkan Dapodik? Berapa dana BOS yang cair per tahap? Berapa yang dilaporkan untuk honor guru? Apakah sesuai dengan jumlah guru honorer yang ada? Apakah ada pungutan liar berkedok sumbangan yang seharusnya sudah ditanggung BOS?
‎
‎Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu melalui Cabang Dinas Wilayah IX Bintuhan selaku pembina SMA/SMK di Kaur tidak boleh tutup mata. Mereka wajib melakukan verifikasi faktual, bukan hanya menerima laporan online melalui ARKAS. Begitu juga Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kaur harus turun melakukan audit sampling, mencocokkan nota toko dengan toko aslinya, mencocokkan daftar hadir kegiatan dengan siswa yang ikut.
‎
‎Sebab Dana BOS adalah uang rakyat. Jika laporannya hanya indah di atas kertas tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh siswa dan guru di lapangan, maka itu bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dana pendidikan. KontakPublik mengajak masyarakat, wali murid, dan guru honorer di Kaur untuk berani bersuara. Mari kita telusuri bersama, sekolah mana yang laporan BOS-nya paling jujur, dan sekolah mana yang perlu diaudit secara khusus.
‎
‎*Penulis: 021

TURUN KE PASAR LAMA, KAPOLRES KAUR DISAMBUT CURHAT NELAYAN: DARI BANTUAN TAK TEPAT SASARAN HINGGA PELABUHAN YANG TAK KUNJUNG DIBANGUN

KAUR, KP — Suasana Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, Rabu (4/11/2026) pagi mendadak hangat. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Aripin, S.I.K., M.A.P., turun langsung ke tengah masyarakat dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat dan Polisi Peduli Pengangguran, program prioritas Kapolri yang mengajak Polri lebih dekat dan tidak hanya hadir sebagai penegak hukum.

Dalam dialog yang berlangsung akrab dan kekeluargaan itu, Kapolres tidak banyak berbicara, justru lebih banyak mendengarkan. Para nelayan Pasar Lama bergantian menyampaikan unek-uneknya, mulai dari persoalan hidup sehari-hari hingga harapan besar agar kesejahteraan mereka tidak hanya menjadi janji.

Kapolres menegaskan, melalui program Polisi Peduli Pengangguran, Polres Kaur ingin merangkul generasi muda dan warga yang sedang mencari peluang kerja dan usaha produktif. Menurutnya, jika masyarakat punya aktivitas produktif, maka kamtibmas pun akan ikut kondusif. “Kami ingin hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan sahabat masyarakat,” ujar Kapolres.

Aspirasi paling tajam datang soal bantuan perikanan. Nelayan mengeluhkan sarana dan prasarana yang dinilai tidak sesuai kebutuhan, pendataan yang belum tepat sasaran, serta penyaluran yang diharapkan bisa lebih transparan dan merata. Mereka meminta agar bantuan benar-benar sampai ke nelayan yang membutuhkan, bukan yang hanya tercatat di atas kertas.

Nelayan juga menagih janji pembangunan pelabuhan Pasar Lama yang dikabarkan akan dilaksanakan tahun 2027. Mereka meminta kejelasan informasi, karena pelabuhan itu dinilai sebagai urat nadi ekonomi perikanan. Selain itu, mereka kembali mengingatkan usulan pengerukan pelabuhan yang sudah diajukan sejak 2022 namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata.

Tak kalah penting, nelayan menyampaikan keluhan soal sulitnya akses BBM untuk melaut, mekanisme pengajuan bantuan yang berbelit, dan harapan agar semua proses berjalan sesuai ketentuan. Semua keluhan itu dicatat dan ditampung Kapolres untuk dikomunikasikan ke instansi terkait, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Kaur.

Di sela-sela dialog, Kapolres juga menitipkan pesan penting kepada orang tua dan tokoh masyarakat agar lebih ketat membimbing generasi muda. Ia mengingatkan bahaya kenakalan remaja, balap liar, hingga penyalahgunaan narkoba yang bisa merusak masa depan pemuda Kaur jika dibiarkan.

Di akhir kegiatan, Kapolres menegaskan komitmennya bahwa Polres Kaur hingga Bhabinkamtibmas akan terus responsif terhadap pengaduan masyarakat dan memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan humanis. “Jangan sungkan menyampaikan keluhan. Setiap aspirasi akan kami dengarkan dan tindak lanjuti. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

(**)

TIGA OKNUM ITU LAYAK DISEBUT APA? PUBLIK DESAK MABES POLRI BONGKAR TUNTAS AKTOR INTELEKTUALNYA

JAKARTA, KP — Sebuah pertanyaan tajam kini menggema di ruang publik: Tiga oknum itu layak disebut apa? Pertanyaan tersebut muncul setelah beredarnya foto tiga oknum anggota Polri yang kini telah berstatus tersangka, dan menyisakan tanda tanya besar di benak masyarakat tentang motif dan siapa aktor di belakangnya.

Publik tidak hanya mempersoalkan status tersangka yang kini melekat pada ketiganya. Lebih dari itu, masyarakat mempertanyakan sebutan yang paling pantas untuk perilaku yang diduga telah mencoreng institusi, jika terbukti melanggar hukum dan sumpah Bhayangkara.

Gambar borgol yang mengapit foto tersebut menjadi simbol bahwa tidak ada yang kebal hukum. Sementara patung Dewi Keadilan di sisi kanan menjadi pengingat bahwa hukum harus tegak tanpa pandang bulu, bahkan terhadap aparatnya sendiri.

Desakan keras pun kini mengarah ke Mabes Polri. Masyarakat mendesak agar Mabes Polri tidak berhenti hanya pada penetapan tiga oknum tersebut sebagai tersangka. Pengusutan harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan tanpa kompromi.

Tuntutan utamanya adalah membongkar aktor intelektual di belakang tiga oknum tersangka itu. Publik yakin, kasus yang menyeret tiga oknum sekaligus tidak mungkin berdiri sendiri. Harus ada yang memerintah, yang membekingi, atau yang mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut.

Mabes Polri ditantang untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan internal. Penerapan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus menjadi bukti nyata, bukan sekadar slogan. Propam dan Bareskrim harus bekerja secara profesional dan independen.

Jika kasus ini hanya berhenti pada tiga oknum, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan kembali tergerus. Namun jika Mabes Polri berani mengusut hingga ke akar-akarnya dan mengungkap siapa di balik mereka, maka inilah momentum untuk mengembalikan marwah dan kehormatan institusi Polri.

Kini bola ada di tangan Mabes Polri. Publik menunggu, apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan secara tuntas, atau kasus ini akan kembali menguap seperti kasus-kasus lainnya.

(**)

MEMBINGUNGKAN! SATU ANGGARAN RP 1,8 M DPMD KAUR PUNYA TIGA VERSI CERITA ‎

KAUR, KP – Publik dan aparatur desa di Kabupaten Kaur dibuat bingung dengan kejelasan anggaran jumbo Rp 1.822.779.600 milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaur. Satu mata anggaran yang sama, memiliki tiga versi penjelasan yang berbeda dan saling bertentangan, antara data resmi sistem negara, surat resmi dinas, dan keterangan lisan pimpinannya, sehingga menimbulkan tanda tanya besar mana yang benar.
‎
‎Versi pertama yang tercatat dalam sistem resmi negara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kemendagri sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Berdasarkan foto dokumen SDPDN yang dikantongi media ini, anggaran Rp 1.822.779.600 tersebut tercatat untuk Giat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Giat Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebanyak 192 dokumen dan satuan indikator Dokumen. Artinya, di sistem negara, uang itu untuk kegiatan pembuatan dokumen, bukan untuk BPJS.
‎
‎Versi kedua muncul dari surat balasan resmi Sekretaris DPMD Kaur Gusri Haryanto Nomor 400.10.1/673/DPMD.BU/2026 tanggal 29 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, Gusri secara tertulis menjawab bahwa anggaran Rp 1,8 miliar lebih tersebut adalah untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Jawaban ini jelas bertolak belakang dengan data SDPDN yang menyebut untuk Dokumen Administrasi. Jika untuk iuran BPJS, mengapa di SDPDN tertulis Dokumen.
‎
‎Versi ketiga yang semakin membuat bingung disampaikan langsung secara lisan oleh Kepala Dinas PMD Kaur saat ditemui di ruang kerjanya pada 2 November 2026. Kadis PMD menyebut anggaran Rp 1,8 miliar tersebut bukanlah untuk iuran penuh, melainkan hanya untuk subsidi pemerintah sebesar 1 persen dari total iuran BPJS 5 persen, dimana 4 persen dipotong dari gaji Kades dan BPD. Lagi-lagi, keterangan lisan ini tidak sinkron, baik dengan data SDPDN maupun dengan surat balasan sekretarisnya sendiri.
‎
‎Tiga versi yang berbeda untuk satu anggaran yang sama ini bukan persoalan sepele, melainkan pelanggaran prinsip perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, satu kegiatan harus memiliki konsistensi antara nama kegiatan, sub kegiatan, indikator, dan belanjanya. Tidak mungkin kegiatan administrasi dengan indikator dokumen tiba-tiba diklaim sebagai belanja iuran BPJS apalagi hanya subsidi 1 persen. sehingga timbul duga an ada manipulasi nomenklatur.
‎
‎Kejanggalan ini diperparah dengan fakta di lapangan. Para Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD se-Kabupaten Kaur membenarkan bahwa setiap bulan gaji dan tunjangan mereka memang dipotong langsung sebesar 4 persen untuk iuran BPJS. Jika gaji mereka sudah dipotong, dan di SDPDN anggarannya untuk Dokumen, lalu kemana perginya logika dana Rp 1,8 miliar yang diklaim untuk iuran atau subsidi BPJS tersebut.
‎
‎Oleh karena itu, DPMD Kaur tidak bisa lagi menjawab dengan narasi yang berubah-ubah. Masyarakat menuntut bukti otentik bukan klarifikasi lisan. Buka secara transparan DPA Rincian Belanja Rp 1.822.779.600 tersebut, tunjukkan bukti billing dan bukti transfer pembayaran ke BPJS Kesehatan atas nama 192 desa, dan jelaskan mengapa indikatornya adalah Dokumen. Tanpa tiga bukti itu, dana Rp 1,8 miliar ini patut diduga bermasalah.
‎
‎Jika dalam waktu dekat DPMD Kaur tidak mampu memberikan penjelasan yang sinkron dan bukti setor yang sah, maka persoalan tiga versi anggaran ini layak dilaporkan secara resmi ke Inspektorat, BPK Perwakilan Bengkulu, dan Kejaksaan Negeri Kaur untuk dilakukan audit forensik. Jangan sampai hak kesehatan aparatur desa yang gajinya sudah dipotong, dikorbankan oleh anggaran yang tidak jelas peruntukannya.
‎
‎Penulis: 021